08
Nov
09

Artikel Pendidikan

PENDIDIKAN DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN

Perkembangan masyarakat dapat dipandang sebagai perkembangan evolusi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengikuti suatu tahapan perkembangan dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Seperti halnya, perkembangan dari sivilisasi menuju kepada masyarakat modern, modern madya, hyper modern, dan seterusnya yang kemungkinan dimasa mendatang mencapai suatu ketinggian yang tidak dapat dibayangkan.

Dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini, seperti digambarkan oleh Brameld, timbul konflik-konflik. Munculnya kebebasan, integrasi, kecemasan, hubungan sesama manusia, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab, yang akhirnya mengarah kepada peralihan nilai dan norma di masyarakat.

Bagaimana pendidikan menyiapkan masyarakat (peserta didik) dalam peralihan nilai ini, standar nilai-nilai apa yang akan digunakan manusia sebagai satu-satunya “binatang yang berkebudayaan” (tool animal) tetap dapat menjaga derajat kemanusiaannya dalam mengikuti perkembangan tersebut.

Jadi, bila dikaitkan dengan teori-teori perubahan sosial dan pembaharuan pendidikan, analisis Brameld dapat dimasukkan pada kelompok teori evolusi yang memandang kesiapan masyarakat secara evolusi sebagai prasyarat bagi pembaharuan pendidikan. Dengan kata lain analisis Brameld mengenai masalah-masalah ketentraman hidup, perkembangan individu dan masyarakat, dan tujuan hidup adalah sehubungan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Karena itu dapat dimasukkan ke dalam teori evolusi yang memang penekanan utamanya adalah pada perkembangan kebudayaan, cultural develompent.

Dalam perkembangan kebudayaan manusia muncul konflik-konflik dan bahaya-bahaya dari luar, seperti ideologi, sikap dan gaya hidup modern atau modernisasi. Sebagai contoh, Brameld mempertanyakan apakah manusia-manusia jenius yang telah menciptakan mesin-mesin teknologi dan menghasilkan suatu peningkatan kebudayaan dunia atau sebaliknya malah akan menyebabkan penghancuran sebagian besar dari umat manusia.

Dia juga mempertanyakan kebijakan dan tanggung jawab dari para penguasa negara yang nampaknya, dengan segala macam konsepsi kekuasaannya, hanyalah menjurus kepada permainan kata-kata belaka. Tidak jauh berbeda, Kabir memandang bahwa masyarakat modern lebih mempunyai kecenderungan untuk mengukur segala sesuatu secara material, materialistik, uang dan kekuasan.

Semua masalah ini pada akhirnya adalah masalah dalam konteks normatif. Adanya konflik-konflik nilai-nilai dan norma yang diajarkan dengan kenyataan hidup yang berlaku dalam masyarakat memerlukan analisis sosiokultural, yang berarti memerlukan suatu rekontrusksi sosikultural.

Keduanya, baik Brameld dan Kabir memandang perlunya mempunyai standar dari nilai-nilai apa yang akan digunakan oleh guru selaku pendidik dalam usahanya membantu perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Secara nyata, teori Kabir mengenai peranan pendidikan dalam meningkatkan derajat kemanusiaan adalah sejalan dengan pandangan Brameld. Keduanya memandang pendidikan sebagai usaha untuk memperhalus kebudayaan berdasarkan konsepsi spiritual kehidupan, yakni keakhlakan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Pendidikan bukan sekedar memenuhi lapangan kerja. Tujuan pendidikan memang tidak langsung dihubungkan dengan pekerjaan, tetapi yang diutamakan pada manusianya sendiri. Pendidikan harus lebih berorientasi pada kehidupan bukan pada pekerjaan. Dan ini adalah jalan yang efektif dalam salah usaha rekontruksi sosial, agar masyarakat tidak menjadi individu-individu yang konformistik. Lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) jangan sampai hanya melahirkan manusia-manusia pelayan mesin teknologi dan untuk melayani sistim ekonomi industri.
Brameld menulis, bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks yang meliputi pengetahuan, moral, seni, hukum, adat dan komponen-komponen lain. Hal-hal seperti inilah yang harus dikembangkan pada generasi selanjutnya. Ia mencemaskan perkembangan peradaban manusia yang nampaknya dalam kehidupan sekarang ini akan menimbulkan permasalahan yang komplek sifatnya: terjadinya peranan dominan teknologi dalam kehidupan manusia, mekanisme, dominasi indutsri militer, liberalisme, dan totalitarianisme yang membuat manusia sebagai subyek belaka, akhirnya masalah kebebasan manusia itu sendiri terancam.
Maka kalau masyarakat tidak mampu mengatasinya, ia akan terancam kepunahan. Sehingga perlu menemukan norma atau nilai-nilai baru untuk memulihkan masyarakat itu. Dan persoalan ini tidak dapat dijawab secara sepihak oleh pendidik, tetapi perlu kerjasama dengan pihak lain. Pendidikan berperan dalam membangun manusia yakni membantu meningkatkan kualitas kemanusiaannya.
Issu dan masalah yang biasanya kurang dijabarkan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum adalah, menurut saya soal kepemimpinan pendidikan. Keberhasilan sistim pendidikan tentu saja termasuk sistim lainnya, sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan atau kesinambungan komponen-komponennya. Jadi, bila muncul masalah-masalah, katakanlah soal kriteria kelulusan siswa berdasarkan Ujian Nasional (UN) sempat menimbulkan konflik di masyarakat, maka diperlukan analisis terhadap unsur-unsur atau komponen yang menjadi penyebab.
Dari sini, muncul persoalan kebijakan penguasa dalam hal ini BSNP sebagai lembaga di bawah naungan Depdiknas harus memikirkan solusi yang tepat tentang kriteria kelulusan pada siswa di sekolah. Sekolah sebagai suatu institusi tidak terlepas dari pengaruh kerja politik. Politik, dalam hal ini pemerintah (Depdiknas) sebagai sesuatu kekuasaan melaksanakan kebijakan yang seyogyanya tidak memancing persoalan baru di masyarakat. Diakui, politik yang yang semula diterima kehadirannya dalam pendidikan dengan dibatasi pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan kekuasaan, misalnya penyediaan sarana dan pembiayaan nampaknya telah memasuki kawasan yang menjadi tanggung jawab pendidik di sekolah.
Nampaknya politik ikut mengambil alih dan campur tangan dengan masalah keprofesionalan guru, di antaranya termasuk program kurikuler evaluasi (UN) yang seyogyanya menjadi tanggung jawab pendidik. Maka, masalahnya adalah tanggung jawab pendidik harus jelas mengenai aspek yang mana saja. Perlu dipahami bahwa kurikulum yang seharusnya sebagai alat, dijadikaan tujuan. Artinya, sejumlah pokok bahan ajar di sekolah dianggap cukup kalau semua bisa dilaksanakan. Kurikulum bukanlah satu-satu komponen (pendidikan) yang bisa menjadi tolok ukur usaha pencapaian tujuan yang mulia dari pendidikan.
Oleh karena itu, selain sejumlah syarat harus terpenuhi untuk pendekatan sebuah kurikulum. Krikukulum harus menganut asas pendekatan problem solving, yakni bagaimana peserta didik dalam memecahkan suatu masalah sebagai hasil dari proses berpikir cognitif. Di samping itu kurikulum harus mengacu kepada pendekatan perkembangan lapangan pekerjaan, demografi, ilmu pengetahuan, dan pendekatan sosial budaya.
Apa yang dilakukan BSNP terhadap kurukulum (KTSP) diharapkan bisa dilaksanakan dengan positif sehingga kejelasan tujuan pendidikan semua jenjang sekolah mrnghasilkan insan-insan lulusan menjadi pribadi yang mandiri dan berani menghadapi tantangan hidup yang konkret. Tujuan dan hakikat pendidikan untuk memadukan kualitas manusia baik jasmani, akali dan jiwani, kualitas rohani, keseimbangan intelektual dan spiritual seiring dengan kompleksnya perubahan dunia dan peradaban manusia.

Penulis adalah Kepala Sekolah SD
di wilayah Jakarta Timur

MENGANGKAT KEMBALI CITRA PENDIDIKAN DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN
Oleh: Khalimi

Perkembangan masyarakat dapat dipandang sebagai perkembangan evolusi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengikuti suatu tahapan perkembangan dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Seperti halnya, perkembangan dari sivilisasi menuju kepada masyarakat modern, modern madya, hyper modern, dan seterusnya yang kemungkinan dimasa mendatang mencapai suatu ketinggian yang tidak dapat dibayangkan.
Dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini, seperti digambarkan oleh Brameld, timbul konflik-konflik. Munculnya kebebasan, integrasi, kecemasan, hubungan sesama manusia, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab, yang akhirnya mengarah kepada peralihan nilai dan norma di masyarakat.
Bagaimana pendidikan menyiapkan masyarakat (peserta didik) dalam peralihan nilai ini, standar nilai-nilai apa yang akan digunakan manusia sebagai satu-satunya “binatang yang berkebudayaan” (tool animal) tetap dapat menjaga derajat kemanusiaannya dalam mengikuti perkembangan tersebut.
Jadi, bila dikaitkan dengan teori-teori perubahan sosial dan pembaharuan pendidikan, analisis Brameld dapat dimasukkan pada kelompok teori evolusi yang memandang kesiapan masyarakat secara evolusi sebagai prasyarat bagi pembaharuan pendidikan. Dengan kata lain analisis Brameld mengenai masalah-masalah ketentraman hidup, perkembangan individu dan masyarakat, dan tujuan hidup adalah sehubungan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Karena itu dapat dimasukkan ke dalam teori evolusi yang memang penekanan utamanya adalah pada perkembangan kebudayaan, cultural develompent.
Dalam perkembangan kebudayaan manusia muncul konflik-konflik dan bahaya-bahaya dari luar, seperti ideologi, sikap dan gaya hidup modern atau modernisasi. Sebagai contoh, Brameld mempertanyakan apakah manusia-manusia jenius yang telah menciptakan mesin-mesin teknologi dan menghasilkan suatu peningkatan kebudayaan dunia atau sebaliknya malah akan menyebabkan penghancuran sebagian besar dari umat manusia.
Dia juga mempertanyakan kebijakan dan tanggung jawab dari para penguasa negara yang nampaknya, dengan segala macam konsepsi kekuasaannya, hanyalah menjurus kepada permainan kata-kata belaka. Tidak jauh berbeda, Kabir memandang bahwa masyarakat modern lebih mempunyai kecenderungan untuk mengukur segala sesuatu secara material, materialistik, uang dan kekuasan.
Semua masalah ini pada akhirnya adalah masalah dalam konteks normatif. Adanya konflik-konflik nilai-nilai dan norma yang diajarkan dengan kenyataan hidup yang berlaku dalam masyarakat memerlukan analisis sosiokultural, yang berarti memerlukan suatu rekontrusksi sosikultural.
Keduanya, baik Brameld dan Kabir memandang perlunya mempunyai standar dari nilai-nilai apa yang akan digunakan oleh guru selaku pendidik dalam usahanya membantu perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Secara nyata, teori Kabir mengenai peranan pendidikan dalam meningkatkan derajat kemanusiaan adalah sejalan dengan pandangan Brameld. Keduanya memandang pendidikan sebagai usaha untuk memperhalus kebudayaan berdasarkan konsepsi spiritual kehidupan, yakni keakhlakan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
Pendidikan bukan sekedar memenuhi lapangan kerja. Tujuan pendidikan memang tidak langsung dihubungkan dengan pekerjaan, tetapi yang diutamakan pada manusianya sendiri. Pendidikan harus lebih berorientasi pada kehidupan bukan pada pekerjaan. Dan ini adalah jalan yang efektif dalam salah usaha rekontruksi sosial, agar masyarakat tidak menjadi individu-individu yang konformistik. Lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) jangan sampai hanya melahirkan manusia-manusia pelayan mesin teknologi dan untuk melayani sistim ekonomi industri.
Brameld menulis, bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks yang meliputi pengetahuan, moral, seni, hukum, adat dan komponen-komponen lain. Hal-hal seperti inilah yang harus dikembangkan pada generasi selanjutnya. Ia mencemaskan perkembangan peradaban manusia yang nampaknya dalam kehidupan sekarang ini akan menimbulkan permasalahan yang komplek sifatnya: terjadinya peranan dominan teknologi dalam kehidupan manusia, mekanisme, dominasi indutsri militer, liberalisme, dan totalitarianisme yang membuat manusia sebagai subyek belaka, akhirnya masalah kebebasan manusia itu sendiri terancam.
Maka kalau masyarakat tidak mampu mengatasinya, ia akan terancam kepunahan. Sehingga perlu menemukan norma atau nilai-nilai baru untuk memulihkan masyarakat itu. Dan persoalan ini tidak dapat dijawab secara sepihak oleh pendidik, tetapi perlu kerjasama dengan pihak lain. Pendidikan berperan dalam membangun manusia yakni membantu meningkatkan kualitas kemanusiaannya.
Issu dan masalah yang biasanya kurang dijabarkan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum adalah, menurut saya soal kepemimpinan pendidikan. Keberhasilan sistim pendidikan tentu saja termasuk sistim lainnya, sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan atau kesinambungan komponen-komponennya. Jadi, bila muncul masalah-masalah, katakanlah Mendiknas Bambang Sudibyo menolak revisi PP SNP yang dilontarkan oleh wakil rakyat di DPR sebagai contoh nyata bahwa “Ada konflik kepentingan”.
Dari sini, muncul persoalan bahwa penguasa tetap berpegang bahwa PP No. 19/2006 sebagai landasan yuridis Ujian Nasional tahun 2007. Kalau dipahami bahwa PP No. 19/2006 jelas bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan utama pertentangan itu pada jiwa dan semangat perlunya revisi agar pendidikan nasional tidak terjebak pada satu-satunya komponen penilaian di seputar Ujian Nasional (UN). Diakui oleh Mendiknas bahwa UN bukanlah satu-satunya penentu kelulusan. Tapi fakta, pada praktiknya UN tetap menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Sebagian siswa yang gagal lulus karena tersandung salah satu dari tiga mata pelajaran yang di UNkan.
Ada kesan kuat, bahwa penguasa tidak mau mendengar keluhan dan seolah-olah menciptakan konflik baru di masyarakat. Inikah yang diisyaratkan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa upaya pendidikan berguna untuk mengangkat derajat bangsanya, namun berujung konflik bila sudah sampai pada fase operasionalnya. Di sini peran para pengambil keputusan (Diknas) sebagai pelayan pendidikan bagi mayoritas rakyat harus senantiasa legowo dan mau mendengarkan keluhan dan desakan dari wakil rakyat. Agar niat baik Mendiknas dengan PP 19/2006 tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Dari sini, muncul persoalan kebijakan penguasa dalam hal ini BSNP sebagai lembaga (independen ?) di bawah naungan Depdiknas harus memikirkan perlunya revisi PP SNP karena dinilai mengandung unsur konspirasi politik yang dibuat tergesa-gesa demi membenarkan Ujian Nasional. Andaikan tujuan UN sebagai instrumen pemetaan mutu dan tidak dijadikan penentu kelulusan, menurut kacamata pendidikan adalah dibenarkan. Sekolah sebagai suatu institusi tidak terlepas dari pengaruh kerja politik. Politik, dalam hal ini pemerintah (Depdiknas) yang semula diterima kehadirannya dalam pendidikan dengan dibatasi pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan kekuasaan, misalnya penyediaan sarana dan pembiayaan nampaknya telah memasuki kawasan yang menjadi tanggung jawab pendidik di sekolah.
Nampaknya politik ikut mengambil alih dan campur tangan dengan masalah keprofesionalan guru,maka masalahnya adalah tanggung jawab pendidik harus jelas mengenai aspek yang mana saja. Perlu dipahami tujuan dan hakikat pendidikan untuk memadukan kualitas manusia baik jasmani, akali dan jiwani, kualitas rohani, keseimbangan intelektual dan spiritual seiring dengan kompleksnya perubahan dunia dan peradaban manusia.

Penulis adalah Kepala Sekolah SD
Di Jakarta Timur


0 Responses to “Artikel Pendidikan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: